Home News DPRDSU Datangi DPR-RI, Tuntut Dana Bagi Hasil Sektor Perkebunan untuk Sumut

DPRDSU Datangi DPR-RI, Tuntut Dana Bagi Hasil Sektor Perkebunan untuk Sumut

0
SHARE

Matanurani, Medan – Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut “mendatangi” tenaga ahli Banggar DPR-RI di Jakarta, guna menuntut pembagian DBH (Dana Bagi Hasil) dari sektor perkebunan, karena selama ini Sumut hanya menerima “limbahnya” atau hanya menerima dari sektor pajak saja, sementara hasil perkebunan dari daerah ini “dikeruk” habis ke pusat.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Banggar DPRD Sumut H Wagirin Arman dan Layari Sinukaban kepada wartawan, Kamis (28/2) di Jakarta usai bertemu dengan tenaga ahli Banggar DPR-RI.

“Kita menemui tenaga ahli Banggar DPR-RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sumut yang menuntut pembagian dana bagi hasil dari sektor perkebunan diperbesar porsinya, karena selama ini Sumut hanya memperoleh dari sektor pajak. Sangat tidak sebanding dengan penghasilan yang disetor ke pusat,” tandas wagirin.

Ditambahkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut ini, perjuangan Sumut untuk memperoleh dana bagi hasil dari sektor perkebunan ini dilakukan sejak tahun 2006 dan sudah menyurati presiden agar sektor perkebunan dimasukkan dalam kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam seperti perikanan dan kehutanan.

“Kita tahu aktivitas perkebunan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya infrastruktur jalan-jalan di Sumut karena tingginya mobilitas angkutan tandan buah segar maupun CPO yang melebihi muatan. Tapi Sumut tidak pernah mendapatkan dana bagi hasil,” ujarnya.

Layari bahkan menyampaikan rasa kekecewaanya, bahwa tuntutan masyarakat Sumut sampai saat ini belum pernah terealisasi, dengan alasan terbentur dengan Undang-undang No32/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tidak ada mengatur tentang dana bagi hasil, sehingga selama belasan tahun Sumut hanya “gigit jari”.

“Sekarang UU No32/2004 itu sedang direvisi, sehingga kami menuntut agar dana bagi hasil dari sektor perkebunan dimasukkan dalam kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam sebagaimana sektor perikanan dan kehutanan yang karakteristiknya sama-sama sumber daya alam yang dapat diperbaharui,” ujar Layari Sinukaban.

Dapat dibayangkan, ujar politisi Partai Demokrat ini, bagaimana kekecewaan masyarakat, bahwa daerah ini tidak pernah memperoleh dana bagi hasil. Padahal kendaraan pengangkut hasil perkebunan itu merusak infrastruktur jalan yang kita bangun dari APBD. Harusnya ada kompensasi untuk pemasukannya ke daerah.

Berkaitan dengan itu, Wagirin dan Layari berharap kepada tenaga ahli Banggar DPR-RI agar dalam revisi UU tersebut, apa yang menjadi keinginan Sumut dan daerah lain yang memiliki perkebunan dapat terealisasi, yakni mendapatkan kucuran anggaran dari sektor perkebunan yang dikelola di daerah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim tenaga ahli Banggar DPR-RI yang dipimpin Jenita Sembiring Meliala didampingi A Firmansyah, Renidian Budi Imanda dan lainnya menegaskan, masalah pembagian dana bagi hasil dari sektor perkebunan ini sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan dalam waktu dekat akan dibahas Banggar DPR-RI.

“Usul dan saran yang Bapak sampaikan tentunya akan dibawa dalam rapat nantinya, karena masalah pembagian dana bagi hasil dari sektor perkebunan ini sudah dimasukkan dalam agenda Prolegnas,” ujar Jenita Sembiring dan disambut tepuk tangan Tim Banggar DPRD Sumut.(Sib).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here