Home News Dorong UMKM Lebih Berperan dalam Ekonomi Digital

Dorong UMKM Lebih Berperan dalam Ekonomi Digital

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemerintah diharapkan mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa lebih berperan dalam perkembangan ekonomi digital di Tanah Air melalui serangkaian insentif dan regulasi yang berpihak pada sektor itu.

Kebijakan tersebut dinilai akan mampu mengatasi masalah utama dalam perkembangan ekonomi digital, yakni dominasi barang impor pada perdagangan online (e-commerce), dan ancaman bertambahnya pengangguran akibat revolusi digital.

Pengamat ekonomi Indef, Nailul Huda, menyatakan perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak dapat dibendung. Dua tahun lalu, nilai belanja online baru 48 triliun rupiah. Tahun lalu, nilainya naik menjadi 68 triliun rupiah.

“Tahun ini, nilainya diperkirakan lebih dari 95 triliun rupiah. Namun tantangannya, mayoritas barang yang diperdagangkan masih barang impor,” papar dia, di Jakarta, kemarin Senin (18/12).

Meski begitu, lanjut Huda, kondisi itu jangan sampai dijadikan alasan untuk menghambat laju pertumbuhan e-commerce. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas nasional, terutama untuk substitusi impor.

Pemerintah mesti mendorong UMKM dan memberikan ruang lebih di platform e-commerce, terutama kepada UMKM lokal.

“Jadi kebijakannya lebih kepada sifat mendorong UMKM agar terlibat aktif. Yang paling pokok itu bagaimana mengakselerasi pasar dari UMKM untuk bersaing dalam negeri. Salah satunya harus mengefisienkan biaya logistik untuk membantu pemasaran UMKM,” kata dia.

Ekonom senior UGM, Wihana Kirana Wijaya, menambahkan pemerintah mesti segera menyiapkan insentif bagi industriawan yang menyuplai produk laris di pasar e-commerce yang selama ini ditopang oleh produk impor.

Menurut dia, produk telepon genggam, elektronik, fashion, dan kerajinan saat ini menopang penjualan e-commerce, maka sektor itu harus mendapat perhatian. Selain itu, kerajinan masyarakat Indonesia punya kekuatan, sehingga tren digital bisa menjadi momentum pemerintah untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

“Jadi, kerajinan bisa diarahkan untuk juga kuasai pasar lokal. Ini pasar besar dan pelakunya banyak yang pengrajin kecil,” kata Wihana.

Dia juga memaparkan Indonesia saat ini kekurangan teknisi digital, namun memiliki tenaga kerja dengan keterampilan pas-pasan yang melimpah. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi, perkembangan ekonomi digital berpeluang menambah jumlah pengangguran.

“Jangan sampai hiruk-pikuk perkembangan ekonomi digital ini justru menambah pengangguran sehingga malah memperlebar kesenjangan ekonomi,” tukas Wihana.

Terkait dengan isu tenaga kerja, ekonom Faisal Basri sebelumnya mengatakan kemajuan teknologi menghasilkan beragam aktivitas ekonomi baru yang membutuhkan manusia untuk menjalankannya.

Tidak semua pekerjaan bisa diambil alih oleh robot atau mesin. Big data yang melimpah ruah bukannya menciptakan kekuatan terpusat pada segelintir orang.

“Era digital menuntut kolaborasi dan prinsip berbagi. Dengan begitu, potensi pekerjaan yang tercipta akan lebih banyak ketimbang pekerja yang tersisih. Sistem pendidikan dituntut untuk menyiapkan manusia-manusia yang sigap dan cepat beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan baru,” jelas dia.

Menurut Faisal, sektor pertanian akan menggeliat dan lebih mampu menyejahterakan petani dengan penerapan teknologi baru dan sistem atau teknologi informasi yang langsung bisa diakses oleh petani.

“Dengan begitu, pasar akan lebih efisien sehingga yang paling banyak mengeluarkan keringat akan lebih banyak menikmati nilai tambah,” papar dia.(Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here