Home News Dilema Turunkan Batas Nilai Impor Bebas Bea Masuk

Dilema Turunkan Batas Nilai Impor Bebas Bea Masuk

0
SHARE

Matanurani, Jakarta — Pemerintah tengah mengkaji kembali aturan pembebasan bea masuk untuk barang kiriman. Kali ini, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengisyaratkan impor barang kurang dari US$75 juga akan dikenakan tarif ke depan.

Berdasarkan paparannya, hal tersebut bertujuan untuk melindungi tanah air dari gempuran barang impor.

Revisi kebijakan tarif impor bukan hal baru. Tahun lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait batasan pemberian fasilitas bebas bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit neraca perdagangan.

Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Dalam pasal 13 ayat 1a disebutkan bahwa diberlakukan pembebasan bea masuk terhadap produk impor yang tidak melebihi FOB US$75 dari sebelumnya US$100.

Artinya, selama nilai barang yang diimpor berada di bawah angka tersebut, barang akan bebas dari tarif bea masuk.

“Saat ini kan lebih dari US$75 dolar dikenakan tarif, sedangkan ke bawah tidak. Nah, mungkin kami akan revisi karena aturan itu mengganggu produk dalam negeri. Jadi, enggak US$75 lagi, tapi di bawah itu,” ungkap Agus di Jakarta, Senin (16/12).

Tak hanya itu, untuk melindungi produk dalam negeri dan menekan angka barang impor, Agus juga akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam merevisi kebijakan baru yang membatasi barang impor dari transaksi melalui e-commerce. Pasalnya, barang yang diimpor lewat e-commerce merupakan barang konsumsi yang bebas bea masuk.

“Sekarang ini e-commerce banyak impor. Nah, kita tingkatkan produk domestik di e-commerce, kita galakkan, karena di luar ada demand (permintaan) untuk produk Indonesia,” ujarnya.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menanggapi negatif atas munculnya peraturan tersebut. Ia menilai pemangkasan batas nilai barang impor yang mendapatkan fasilitas bea masuk berpotensi merugikan negara.

Pasalnya, Yose mengkhawatirkan dampak negatif yang berasal dari dari respons negara-negara pengimpor barang. Ia mengingatkan pengenaan tarif kepada konsumen dalam negeri dapat menekan permintaan konsumen terhadap barang impor.

Kondisi itu akan membebani pihak negara pengimpor yang ujung-ujungnya dapat menggugat Indonesia kepada WTO. Terlebih, peraturan batasan bebas bea masuk dinilainya sebagai aturan yang sudah umum dan dilaksanakan oleh banyak negara.

“Itukan sudah ada ketentuan bahwa memang ada batas maksimum untuk bea barang. Ada nilai barang impor yang tidak dikenakan bea masuk, dan di mana-mana ada aturan seperti itu. Jadinya kalau kita kenakan tarif bagi di bawah batasan, nanti negara-negara lain juga akan melakukan hal yang sama untuk kita,” katanya. (Cen).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here