Home News Cegah Alih Fungsi Lahan demi Kedaulatan Pangan

Cegah Alih Fungsi Lahan demi Kedaulatan Pangan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Laju alih fungsi atau konversi lahan pertanian menjadi area properti dan kawasan industri dinilai makin mengkhawatirkan. Bahkan, angka riil di lapangan saat ini, laju konversi lahan itu diperkirakan lebih besar dari data survei 2012, yakni rata-rata 100 ribu hektare (ha) per tahun.

Untuk itu, pemerintah diminta lebih tegas menegakkan aturan pelarangan alih fungsi lahan itu. Jika terus dibiarkan, hal itu akan mengancam cita-cita mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Akibatnya, Indonesia akan makin bergantung pada impor pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahun.

Ekonom Indef, Rusli Abdullah, mengatakan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk properti dan industri, khususnya pada lahan produktif di Jawa, pemerintah harus berani bertindak tegas.

“Kalau ada sawah yang jadi kantong produksi beras nasional, harusnya jadi lahan abadi. Jadi, nggak boleh dikonversi ke mana pun. Sebenarnya ada aturan itu, tapi masalah sanksi belum ada yang tegas,” kata dia, Minggu (17/8).

Meski perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan pada 2012, tetapi pelaksanaannya masih menemui hambatan. Baru sekitar 215 dari 600-an kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan aturan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Rusli, sanksi bagi pelanggaran aturan konversi lahan pertanian perlu dipertegas. Misalnya, setiap kepala daerah yang mengizinkan terjadi konversi lahan, harus diberikan denda atau dipotong dana transfernya.

“Atau ada sanksi politik, apa pun bentuknya. Untuk menyelamatkan lahan pertanian memang harus dibutuhkan hal-hal yang ekstrem agar konversi lahan tidak terjadi,” papar dia.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan saat ini lahan pertanian yang masih eksis di Indonesia seluas 8,1 juta ha. Sementara itu, sekitar 44 persen sawah atau 3,4 juta ha berada di Pulau Jawa, dari total persawahan yang mencapai 7,74 juta ha.

Melihat kondisi yang terjadi, Rusli menegaskan swasembada beras hanya akan menjadi isapan jempol. Pasalnya, lebih dari 100 ribu ha lahan per tahun hilang akibat alih fungsi lahan. “Kalau terjadi konversi lahan terus-menerus, di sisi lain kita tidak mencetak lahan baru, otomatis swasembada pangan sulit tercapai,” ujar dia.

Apalagi, lanjut dia, proses pencetakan lahan dan konversi lahan tidak seimbang, maka akan menjadi masalah baru. Apabila terjadi pengurangan 100 ribu ha per tahun, pencetakan lahan baru harus lebih besar, setidaknya 300 ribu ha per tahun karena tiap tahun ada pertambahan penduduk.

Realisasi untuk cetak sawah pada 2016 sebesar 129.096 ha. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi cetak sawah pada 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 26.607 ha dan 20.070 ha. Pemerintah mengharapkan realisasi cetak sawah sampai akhir September 2017 ini mencapai 57.626 ha atau 80 persen dari target 2017 sebesar 72.033 ha.(Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here