Home News BPK Ingatkan Luhut Soal Belanja Perjalanan Dinas

BPK Ingatkan Luhut Soal Belanja Perjalanan Dinas

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal perjalanan dinas.

Perjalanan dinas akan menjadi salah satu risk based audit untuk Kemenko Maritim dan Investasi. Hal ini disampaikan Anggota IV BPK Isma Yatun. “Kami memperingatkan Bapak Menko, belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas akan kami soroti,” ujar Isma saat memberikan sambutan entry meeting laporan keuangan kementerian tahun 2019, Senin (6/1).

Sebelumnya Isma juga memberi sorotan bagi sejumlah kementerian yang berada di bawah AKN IV. Antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian.

Beberapa poin risk based yang disampaikan seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kementerian ESDM dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Selain itu pengadaan keramba jaring apung oleh KKP juga akan menjadi sorotan bagi BPK.

Belanja barang yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian menjadi sorotan BPK. Terutama bagi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Menanggapi itu, Luhut menyatakan perjalanan dinas kerap menjadi masalah. Komplain dari pegawai pemerintahan pun kerap muncul dalam masalah perjalanan dinas. “Ke depan perlu kami tinjau mengenai hal ini sehingga tidak menjadi temuan,” terang Luhut.

Luhut bilang dalam perjalanan dinas sebagai pejabat publik, kualitas hotel yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan hotel yang dia tempati bila dalam perjalanan pribadi. Hal itu untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.(Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here