Home News Benny: Pemberdayaan UMKM Harus Pada Tahap Eksekusi dan Koordinasi Kebijakan

Benny: Pemberdayaan UMKM Harus Pada Tahap Eksekusi dan Koordinasi Kebijakan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (9/12) Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga kompak dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pembiayaan UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu, baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah strategis, maupun desain pembiayaan,” kata Jokowi.

Presiden pun menekankan pentingnya kebijakan satu pintu atau one gate policy agar UMKM memperoleh pengaksesan sumber pembiayaan, manajemen keuangan, hingga urusan pengemasan atau branding produk.

“Di sini saya lihat pentingnya pendampingan, penyediaan mentoring baik dari cara urusan mengakses sumber pembiayaan, melatih dalam kemampuan manajemen dan akutansi yang sederhana,” tutur dia.

Menanggapi pandangan Presiden tersebut, Sekertaris Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Benny Pasaribu menilai positif komitmen Presiden Jokowi yang sangat kuat untuk memajukan Ekonomi Kerakyatan, terutama UMKM dan Koperasi.

“Masalahnya selama ini adalah di tahap eksekusi dan koordinasi kebijakan dan di lapangan,” ungkap Benny.

Benny  menilai seringkali Kementerian Koperasi dan UKM berperilaku hanya penonton, seolah-olah bukan penanggung jawab.

“Ke depan, ukuran kinerja kementerian Koperasi dan UKM harus fokus pada perkembangan kelembagaan/ organisasi, regulasi dan perijinan yg mempermudah pertumbuhan Kop & UMKM,” pungkas Benny. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here