Home News Apersi Minta Pemerintah Sinkronisasikan PP 16 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR

Apersi Minta Pemerintah Sinkronisasikan PP 16 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menilai implementasi PP No 16 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih belum di respon dengan baik utamanya yang terjadi di daerah.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan Apersi sangat bergairah untuk membangun rumah di daerah, tetapi semangat ini kerap terbendung oleh berbagai hambatan yang diciptakan oleh lembaga pemerintahan di daerah. Alhasil, meskipun pemerintah pusat memberikan banyak stimulan, tetapi implementasinya berat karena kendala komitmen daerah yang relatif lemah.

“Belum ada sinkronisasi antara pemerinrah pusat dan daerah dalam merespons Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Junaedi di kantor pusat Apersi, Jakarta, Kamis, (28/12).

Apersi sendiri kata Junaidi, memang lebih fokus membangun perumahan untuk menengah ke bawah sesuai dengan Program Sejuta Rumah yang digulirkan pemerintahan Jokowi khususnya rumah untuk MBR yang  dibangun di sejumlah daerah Indonesia.

“Program kita membangun rumah yang dekat dengan program pemerintah yakni rumah subsidi,”  ujar Junaidi.

Data Apersi mencatat pada 2016 telah membangun 80 ribu rumah subsidi. Tahun 2017, naik menjadi 130 ribu unit. “Permintaan terhadap rumah subsidi sangat tinggi. Kami juga optimistis pada 2018 dapat membangun 150 ribu unit rumah,” jelas Junaidi.

Menurutnya, saat ini permintaan rumah untuk MBR paling banyak di Jawa Barat dan Banten. “Pada 2017 di Jawa Barat sebanyak 49 ribu unit. Sedangkan di Banten 19 ribu unit rumah MBR. Tahun 2018, permintaan rumah MBR untuk wilayah itu masih tinggi,” jelas Junaidi.

Namun, Junaidi berharap untuk rumah MBR, pihaknya mengusulkan  syarat-syarat KPR dan pembiayaan perbankan harus dipermudah.Dan menfasilitasi pekerja informal atau pekerja yang non fix income untuk mendapatkan KPR rumah. “Jumlah pekerja informal atau yang non fix income itu justru lebih besar. Dan itu yang seharusnya mendapat fasilitas dan subsidi dalam upaya kepemilikan rumah,” ungkap Junaidi.

Selanjutnya, kata Junaidi bunga khusus konstruksi untuk pengembang rumah MBR, harus dibedakan dengan pengembang rumah mewah. “Bunga konstruksi sekarang 13 persen. Kita berharap bunga konstruksi 8 sampai 10 persen,” jelas Junaidi.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Eddy Ganefo mengatakan pihaknya akan mendorong, perusahaan-perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan yang banyak, untuk menyiapkan rumah. Baik itu untuk karyawan tetap ataupun tidak.

“Apakah itu perumahan perusahaan ataupun akan dijual ke karyawan. Tahun 2018, kita akan dorong pembangunan 50 ribu unit. Bekerjasama dengan Kadin,  Apersi dan kontraktor perumahan. Terutama di luar Jawa. Sumatera dan Kalimantan. Sesuai Nawacita, membangun dari pinggiran,” kata Eddy yang juga Ketua Umum Kadin itu. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here