Home News Alasan Darmin Nasution Tunda Lelang Gula Rafinasi

Alasan Darmin Nasution Tunda Lelang Gula Rafinasi

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pro dan kontra aturan lelang gula rafinasi mengharuskan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution turun tangan. Menteri Darmin menegaskan pemerintah menunda aturan lelang gula rafinasi, yang rencananya dimulai 1 Oktober 2017. “Perlu dikaji ulang,” ujar Darmin di Jakarta.

Keputusan diambil setelah Darmin memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Jumat pagi, 21 September 2017. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Ditemui seusai rapat, Enggartiasto menolak memberi penjelasan. “Akan diumumkan lagi,” kata Enggar.

Baca juga: Lelang Gula Rafinasi Mulai Awal 2018

Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menerbitkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang dimulai pada 1 Oktober. Kementerian menunjuk PT Pusat Komoditas Jakarta (PKJ), perusahaan swasta yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok Artha Graha, sebagai penyelenggara lelang. Perusahaan itu diperkirakan akan meraup ratusan miliar rupiah per tahun.

Darmin menilai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2017 itu belum kuat. Diterbitkan Maret lalu, peraturan Kementerian Perdagangan ini disusun dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang dalam Pengawasan. Pasal 3 Keppres menyatakan, Kementerian Perdagangan berhak melaksanakan teknis pengawasan perdagangan komoditas gula. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pengawasan dan teknis perdagangan komoditas mengharuskan terbitnya peraturan presiden lebih dulu.

Peraturan Menteri Enggartiasto itu juga dipersoalkan Kementerian Perindustrian. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih, mengatakan kebijakan itu berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya di bidang makanan dan minuman. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, para pengusaha juga khawatir ihwal skema lelang.

Wakil Ketua Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, Inas Nashrullah Zubir, menilai sejak awal Kementerian Perdagangan terkesan memaksakan kebijakan ini. Dalam rapat kerja Komisi Perdagangan DPR dengan Kementerian Perdagangan, menurut Inas, pemerintah tak bisa memberikan data ihwal neraca impor gula yang sesungguhnya. “Perlu kami cocokkan dengan rekomendasi Kementerian Perindustrian terlebih dulu,” kata dia.

Juru bicara forum lintas asosiasi industri pengguna gula rafinasi, Dwiatmoko Setiono, mengaku belum mengetahui keputusan penundaan lelang. “Tujuan kami bukan menunda, melainkan membatalkan peraturan Menteri Perdagangan tersebut,” ujarnya, kemarin.

Dwi mengatakan bahwa sistem lelang bakal menambah beban industri pengguna gula rafinasi. Sebab, ada pihak ketiga dalam mekanisme perdagangan gula. “Pasti ada biaya tambahan. Kalaupun biaya itu dikenakan kepada produsen, ujung-ujungnya beban akan dibebankan kepada konsumen,” ujarnya.(Tem).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here