Draf Omnibus Law Tenaga Kerja Diprotes, KSP Janji Fasilitasi Audiensi

Matanurani, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjanjikan adanya audiensi antara perwakilan pemerintah, kalangan pengusaha, dan perwakilan buruh untuk menyelesaikan kesimpangsiuran terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. “Dan saya juga sampaikan kita ingin mencari titik keseimbangan baru yang pas, yang bisa baik untuk teman-teman para pekerja dan juga baik untuk pengusaha. Mencari titik keseimbangan baru ini tentu...

Tarik Wisatawan, Kemenparekraf Kembangkan Pariwisata Digital

Matanurani, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan terus mengembangkan pariwisata digital (digital tourism) untuk menarik minat wisatawan, termasuk mancanegara, berlibur ke Indonesia. "Untuk pengembangan pasar, akan dilakukan pengembangan digital tourism dalam menarik minat wisman dengan cara menyesuaikan minat dan profil target wisatawan dengan produk dan destinasi yang ingin dipasarkan," kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela...

Presiden Diminta Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Asuransi

Matanurani, Jakarta - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan segera membentuk Satgas Khusus Asuransi-Gate. Melalui siaran pers, Senin (20/1), Hari mengatakan, mengingat penanganan kasus asuransi ini akan berjalan lintas sektor dan terkait langsung dengan ketahanan ekonomi nasional, maka satgas tersebut hendaknya dipimpin oleh...

Usai Jiwasraya, Kini Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T

Matanurani, Jakarta - Belum habis kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), giliran Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dihadapkan pada kewajiban pembayaran klaim nasabah. Manajemen mengungkapkan potensi klaim di 2019 dan 2020 nilainya mencapai Rp 9,6 triliun. Hingga saat ini perusahaan masih memutar otak untuk menutupi pembayaran klaim di angka tersebut, bahkan rencananya pembayaran akan dilakukan dengan mencicil...

Menteri PANRB Sebut Baru 3 Kementerian yang Pangkas Eselon

Matanurani, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan hingga kini baru tiga kementerian yang merampingkan lapisan eselon. "Kami agendakan kementerian dan lembaga selesai setengah tahun sampai satu tahun, kemarin bertahap baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami akan mendampingi semua kementerian dan lembaga," ujar dia selepas rapat di Kompleks Parlemen,...

DPR Dianggap Tidak Realistis dalam Menetapkan Prolegnas 2020

Matanurani, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memberi tiga catatan terkait 50 Rancangan Undang-undang yang ditetapkan oleh DPR RI masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. "Masih tingginya target penyelesaian RUU pada 2020 ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak melakukan refleksi atas kinerja legislasi mereka selama ini," kata Direktur Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Penelitian PSHK, Rizky...

Demo Buruh Tolak Omnibus Law ‘Cilaka’ Soroti Enam Isu

Matanurani, Jakarta -- Demo buruh menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1). Ada enam alasan kelompok buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang mereka sebut sebagai 'Cilaka'. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan yang pertama, Omnibus Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum...

Jokowi Siapkan Labuan Bajo Jadi Tuan Rumah Pertemuan G20 dan ASEAN Summit di 2023

Matanurani, NTT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya mempersiapkan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan wisata super premium. Presiden Jokowi juga menyiapkan Labuan Bajo menjadi tuan rumah sejumlah acara internasional. "Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk G20 di 2023 dan ASEAN Summit di 2023," kata Presiden Jokowi usai memimpin ratas pengembangan...

Kejagung Endus Keterlibatan Oknum OJK Periode Terdahulu Dalam Kasus Jiwasraya

Kejagung Endus Keterlibatan Oknum OJK Periode Terdahulu Dalam Kasus Jiwasraya Matanurani, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai adanya kelemahan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga regulator menyetujui pemasaran produk Saving Plan Jiwasraya. Padahal, ada perbedaan gap yang jauh antara aset dan kewajiban di Asuransi Jiwasraya. “Return saving plan 12,5% per tahun itu kemahalan dan tidak bisa dipenuhi Jiwasraya. Tetapi kenapa...

Ambang Batas Parlemen, Sejumlah Fraksi Belum Satu Suara

Matanurani, Jakarta - Sejumlah  fraksi di DPR memiliki beragam pandangan terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen yang diusulkan PDI Perjuangan dari 4% menjadi 5%. Ada fraksi yang setuju, namun ada pula yang tidak setuju atau bahkan belum bersikap. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Golkar juga mempertimbangkan untuk menaikkan ambang batas parlemen lebih tinggi lagi, yakni...