Home Ekonomi Simak! 3 Jurus Menko Darmin Perbaiki Ketimpangan Indonesia: Lahan, Modal, dan Kualitas...

Simak! 3 Jurus Menko Darmin Perbaiki Ketimpangan Indonesia: Lahan, Modal, dan Kualitas SDM

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari semua ini maka pemerintah merumuskan kebijakan pemerataan ekonomi yang menghasilkan tiga unsur besar atau pilar yang menjadi fondasi untuk memperbaiki ketimpangan di Indonesia.

“Pertama adalah tanah dan lahan, rasanya di masa lalu kita terlalu percaya kesempatan lah yang paling penting, kesempatan memang penting tapi kurang. Kita perlu equity, kita perlu modal. Kita perlu bantu masyarakat miskin soal tanah, kita perlu bantu menangani kualitas human capital mereka dan kualitas SDM mereka,” ungkap Darmin di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8).

Darmin menjelaskan, persoalan lahan saat ini yaitu ada 4,5 juta hingga 9 juta keluarga yang belum memiliki lahan dan sebanyak 14,4 juta keluarga memiliki tanah tapi sangat kecil yakni hanya 13 juta hektare lahan perkebunan yang sangat sarat kemiskinan dan sumber ketimpangan. Sehingga yang harus diperhatikan untuk entaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah infrastruktur.

“Karena tanpa konektivitas tidak banyak yang bisa dilkaukan. Bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah melalui proyek strategis nasional yang ada saat ini. Ada 245 proyek, ada 74 jalan dan sebagainya serta distribusi per daerahnya 61 proyek di Sumatera, 24 di Kalimantan, 13 di Papua, dan seterusnya,” jelasnya.

“Kita agak underestimate soal ini. Seolah-olah ini hanya soal pendistribusian tapi ini juga tentang pemerataan. Tidak hanya itu, perlu juga infrastruktur industri. Kunci perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan plus transformasi ekonomi,” sambungnya.

Menurutnya, ini adalah distribusi industri dari kawasan industri, distribusi kawasan ekonomi khusus, dan distribusi pembangunan pembangkit nasional. Kemudian juga infrastruktur akses terhadap lahan dan kualitas human capital.

“Ini adalah ternyata persoalan yang begitu rumit menyiapkannya. Kemudian kita coba kembangkan sacara nasional pelatihan dan pendidikan vokasi. Ternyata pelatihan dan pendidikan vokasi memiliki struktur yang kuat. Karena pendidikan vokasi itu 30% praktik, 30% belajar, 30% lagi magang. Tapi magang di mana kalau industrinya belum mampu, ada industrinya tapi tidak cukup mampu untuk proses ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi sudah berjalan dengan baik namun saat ini harus dikurangi, karena sudah terlalu banyak pendidikan umum menjadi pendidikan vokasi. Ketiga adalah kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Indonesia.

“Kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Ini jauh lebih luas aspeknya bukan hanya persoalan retail bahkan bukan hanya kesempatan membuka rest area di tol. Kita belum pernah. Kita harus buat konsep aturan itu. terakhir bantuan sosial yang harus dikonvergenkan,” tukasnya.(Oke).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here