Home Ekonomi Serahkan Hak Kelola Lahan, Menko Darmin: Tidak Boleh Terpecah-pecah!

Serahkan Hak Kelola Lahan, Menko Darmin: Tidak Boleh Terpecah-pecah!

0
SHARE
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Matanurani, Jakarta– Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah merampungkan program reforma agraria. Program ini nantinya akan diterapkan secara bertahap pada sejumlah daerah di Indonesia.

“Kita menyiapkan, jadi reforma agraria sulit untuk dibuat dulu, semua datanya baru mulai. Kita akan melakukannya bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/6).

Pada rapat koordinasi hari ini, Darmin menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas terkait program ini. Salah satunya adalah tentang ketersediaan lahan dalam program perhutanan sosial.

Program perhutanan sosial sendiri adalah bagian dari program reforma agraria. Pada program ini, nantinya masyarakat kecil akan memperoleh hak pengelolaan lahan, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki lahan sempit.

“Jadi tadi yang disiapkan terutama untuk perhutanan sosial mana yang  sudah mulai clear and clean, lahannya sudah jelas enggak ada masalah, apa yang mau dilakukan,” tutur Darmin.

Pada program perhutanan sosial, masyarakat dapat menggunakannya pada sektor produktif. Termasuk di antaranya pada sektor pertanian seperti cabai, jagung, hingga tanaman produktif lainnya.

“Karena ini bukan pembagian tanah, tapi dia boleh mengusahakannya (dengan cara) tertentu, itu kita tidak terlalu ketat siapa yang boleh, karena dia harus berusaha mengembangkan. Usahanya juga bisa macam-macam, bisa menanam jagung, sapi, bisa tanam cabai, bisa tanam (pohon) sengon, macam-macam. Kan enggak bisa semua orang memelihara sapi, enggak semua orang bisa tanam sengon, jadi pasti petani,” ujar Darmin.

Menurut Darmin, nantinya lahan ini akan diberikan dalam bentuk cluster. Pasalnya, pemerintah tak ingin program ini diberikan secara terpecah-pecah dengan jumlah lahan yang tentunya lebih sedikit.

“Kalau di Jawa itu tidak terlalu luas, kalau di Laut Jawa bisa 4 hektare per keluarga. Tapi harus diusahakan secara cluster enggak boleh terpecah-pecah, cluster kelompok, bisa koperasi, katakan satu cluster 100 hektar kalau di Jawa 50 keluarga gitu. Kalau di luar Jawa 25 keluarga mereka usahakan kalau 50 keluarga, 100 hektare ya 10 hektare untuk tanam kehidupan mereka sehari-hari, sisanya tanam cabai, tanam bawang, atau apa tapi harus sama bersama-sama,” ujarnya.

Program ini nantinya tak hanya diterapkan di Pulau Jawa. Khususnya redistribusi aset, program tersebut akan diterapkan kepada masyarakat di Pulau Kalimantan hingga Pulau Sumatera yang memiliki lahan lebih luas.

“Semua daerah lah. Semua daerah, ada Kalimantan tentu paling banyak, Sumatera lebih luas daerahnya,” tukas Darmin. (Oke)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here