Home Pertanian Pemerintah Perlu Lindungi Petani dengan Tarif Impor Tinggi

Pemerintah Perlu Lindungi Petani dengan Tarif Impor Tinggi

0
SHARE
Ilustrasi Petani

Matanurani, Jakarta  – Pemerintah Indonesia perlu mendukung seruan Malaysia bahwa negara kecil dan ekonomi lemah harus diberi kesempatan untuk melindungi produk mereka.

Oleh karena itu, Indonesia mesti mempertimbangkan kenaikan tarif impor, terutama pangan dan barang konsumsi yang bisa diproduksi di dalam negeri, guna melindungi petani dan pengusaha dalam negeri.

Ekonom Universitas Indonesia, Telisa A Valianty, sepakat bahwa negara berkembang seperti Indonesia juga perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam kesepakatan perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP).

Apalagi, negara besar seperti Amerika Serikat (AS) akhirnya menarik diri dari TPP karena dampaknya dinilai merugikan bagi negara itu.

“Kan sempat di-hold dulu sama Trump waktu baru menjadi Presiden AS. Amerika yang negara besar saja ingin memproteksi, apalagi kita negara kecil.

Ya, logikanya wajar banget. Istilahnya begitu,” kata dia, di Jakarta, Senin (11/6). Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, menyerukan agar TPP ditinjau ulang.

Alasannya, negara dengan perekonomian kecil seperti Malaysia akan paling dirugikan dalam aturanaturan yang berlaku saat ini.

“Kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Jepang dan Kanada, harus mempertimbangkan tingkat perkembangan berbagai negara,” kata PM Mahathir dalam sesi wawancara dengan media Jepang, Nikkei, edisi Sabtu (9/6).

“(Negara-negara) kecil dan ekonomi lemah harus diberi kesempatan untuk melindungi produk mereka,” kata Mahathir. “Kami harus meninjau ulang TPP,” imbuh dia.

Telisa menambahkan TPP sangat kompleks dibandingkan perjanjian dagang lainnya. Pasal-pasal dalam TPP, lebih banyak diisi oleh usulan-usulan dari negara maju demi keuntungan mereka semata.

“Jadi itu kayak untuk negara- negara maju. Makanya, buat negara berkembang menurut penghitungan akan lebih rugi kalau ikut TPP. Sebab, negara maju makin bisa mengekspansi ke negara berkembang.

Sebaliknya negara, berkembang itu tidak bisa memasuki negara maju,” papar dia. Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Unair, Imron Mawardi, menilai konsep globalisasi dengan perdagangan borderless sudah tidak fair. Sebab, negara dengan kapital besar, science yang maju, dan segala sumber dayanya tentu akan menang.

“Apalagi negara seperti AS malah habis-habisan melindungi produsennya dengan tarif. Jepang memproteksi bawang dan beras dengan tarif tinggi. Indonesia akan menjadi korban saja. Jadi target pasar,” ungkap dia.

Terkait dengan proteksionisme, pengamat pertanian dari UPN Veteran Jatim, Surabaya, Zainal Abidin, menilai saat ini proteksionisme sudah menjadi kenyataan, bukan sekadar ancaman.

Ini terjadi seiring dengan perang dagang AS-Tiongkok yang kini meluas ke belahan dunia lain, seperti Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan Jepang.

Untuk itu, RI perlu segera mengantisipasi agar tidak dijadikan target pasar produk ekspor limpahan dari pasar AS sehingga semakin menekan nasib petani dan produsen nasional.

Menurut Zainal, di bidang perdagangan, Indonesia patut mencontoh kebijakan tegas Presiden Trump yang akan menerapkan tarif impor tinggi untuk mengatasi defisit perdagangan dengan Tiongkok dan negara-negara lain.

Sebaliknya, pejabat Indonesia justru gemar mengimpor dengan alasan untuk menekankan inflasi. “Sekarang terbukti, impor dalam kondisi rupiah tertekan justru memicu inflasi akibat kenaikan harga barang impor,” papar dia.

Sebenarnya, berbagai kalangan sudah bertahun-tahun mengingatkan, untuk mengurangi impor pemerintah mesti meningkatkan tarif impor pangan hingga 33 persen.

Angka ini sesuai dengan rata-rata tarif subsidi negara eksportir kepada petani dan pengusaha mereka. “Pendapatan dari tarif impor, untuk subsidi silang bagi pengembangan sektor produktif,” tukas dia. (Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here