Home Ekonomi Nasib Malang UMKM Indonesia: Terlalu Banyak Hambatan untuk Bisa ‘Go Global’

Nasib Malang UMKM Indonesia: Terlalu Banyak Hambatan untuk Bisa ‘Go Global’

0
SHARE

Matanurani, Jakarta — Rerata pertumbuhan ekspor dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia masih tertahan di level 5% per tahunnya. Penyebabnya, mereka banyak diadang hambatan untuk ekspansi.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, para pelaku bisnis UMKM masih terkendala oleh besarnya pajak ekspor yang mencapai 30% dari nilai barang yang diekspor.

Besaran pajak tersebut, menurutnya sama besar dengan yang ditagihkan kepada korporasi besar. “Nilai pajak sebesar itu, tentu menjadi beban tersendiri bagi UMKM kita, karena secara otomatis barang mereka akan lebih mahal ketika diterima konsumen di luar negeri. Di sisi lain, kita harus bersaing dengan produk UMKM dari negara lain yang harganya di pasar global jauh lebih rendah dari produk kita,” jelasnya, Rabu (31/7).

Di sisi lain, para eksportir UMKM Indonesia juga harus dihadapkan oleh rumitnya proses perizinan ekspor. Akibatnya, para pelaku usaha sektor tersebut harus menitipkan barangnya kepada perusahaan eksportir besar yang sudah memiliki izin ekspor.

Langkah tersebut, lanjutnya, membuat para pelaku UMKM harus meluarkan biaya tambahan sebagai ongkos menitipkan barangnya kepada eksportir besar. Alhasil, prpduk yang diekspor tersebut, harganya menjadi lebih mahal.

Dia mengakui, pemerintah telah memberikan kemudahan dan insentif bagi UMKM berbasis ekspor, di antaranya dalam bentuk kemudahan pengajuan kredit ekspor, penjaminan proses ekspor dan asuransi ekspor.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.

Namun demikian, dia menilai fasilitas tersebut belum cukup mengingat para eksportir UMKM masih dibebani oleh biaya sertifikasi seperti sertifikat halal. Untuk itu dia mendesak agar seluruh proses sertifikasi yang dibebankan kepada UMKM digratiskan.

“Selain itu, kalangan UMKM ini tidak memiliki sumber daya seperti perusahaan besar, yang punya market intelligence sendiri. Kami butuh bantuan pemerintah, namun sejauh ini informasi mengenai ketersediaan pasar di luar negeri sangat terbatas, padahal aspek ini merupakan hal mendasar dalam proses ekspor,” jelasnya.

Ikhsan pun mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah marketplace yang khusus memajang dan menjual produk UMKM Indonesia. Langkah tersebut akan mempermudah UMKM Indonesia bertemu dengan calon pembelinya di luar negeri.

Alhasil, dia memperkirakan apabila pemerintah tidak melakukan intervensi yang lebih jauh untuk mendukung ekspor UMKM, dia tidak yakin pertumbuhan ekspor sektor tersebut bisa menembus di atas 5% per tahunnya.

Dia memperkirakan, pada tahun lalu nilai ekspor UMKM hanya berkisar Rp306 triliun, atau hanya tumbuh sekitar 2% dari capaian 2017 sebesar Rp298 triliun. Sementara pada tahun ini, nilai ekspor UMKM diperkirakannya mengalami penurunan, seiring turunnya laju ekspor nonmigas RI. (Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here