Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan 20 tahun pendidikan di Indonesia tidak nyambung dengan Industri.
“Kita itu sudah lama sebenarnya mengotak atik masalah yang ada link and match. Bahkan 20 tahun lalu, padahal sudah 20 tahun tapi nggak ada link,” kata dia saat memberikan pemaparan soal kondisi ekonomi dalam Sekoalah Staf Pimpinan Luar Negeri Angkatan ke 59 di Economic Trend, Global Phenomenon and Its Implication to Indonesia di pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Selasa (24/7).
Pemerintah menganggap ada persoalan dan permasalahan dalam kurikulum di SMK yang membuat lulusan SMK masih sulit diserap industri. Sehingga perlu adanya perbaikan kurikulum pendidikan.
“30% di kelas 30% praktek 30% magang. Kita lakukan perubahan di bidang vokasional. Kondisi peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas lulusan SMK, impor ekpor invetasi itu yang sedang kita lakukan dan kita percaya bahwa itu bisa menjawab untuk menyiapkan langkah- langkah yang buat kita berkembang,” jelas dia.
Darmin menjelaskan, perbaikan struktur pendidikan di SMK yang dimaksudnya, dilakukan dengan cara memperbanyak praktik lapangan. Pemerintah bekerja sama dengan para pelaku industri agar siswa SMK dapat melakukan magang di industri.
Dengan lebih banyak bekerja di Industri dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Industri, maka murid SMK mendapat kesempatan berlatih lebih banyak sehingga memiliki keterampilan diperlukan Industri.
Dengan demikian, diharapkan, lulusan SMK bisa lebih cepat diserap oleh industri itu sendiri.
“Ini paling cocok jika diaplikasikan pada anak anak SMK karena meskinya dia itu link and match tapi kalau yang namanya SMK kita ngelantur dikit. Bisa tukang kayunya bisa sedikit, nemboknya bisa sedikit harusnya lebih jelas. Jadi SMK itu akan diubah modulnya otomotif ya otomotif bikin rumah di tahun pertama dia harus bisa bikin pintu jendela bagus . Tahun kedua dia diberikan sertifikat kompetensi bikin pintu. Tahun ketiga dia bikin pondasi rumah bikin atap dan dia masing-masing punya sertifikat kompetensi,” jelas dia.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada 31 program studi yang dijalankan pemerintah melalui koordinasi sejumlah kementerian mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, BUMN dan lainnya.
Sehingga nantinya jika seluruh kementerian yang memiliki vokasi bekerja bersama dan menggunakan lulusan SMK. Diharapkan 600 ribu lulusan SMK dapat lapangan pekerjaan.
Kondisi saat ini lulusan SMK penerimaannya di dunia Industri masih rendah, karena kompetensinya tidak didapat, oleh karena itu melalui pilot project Kementerian Perindustrian 100% lulusan SMK dapat diserap. (Det).