Home Benny's Wisdom Perang Dagang Transportasi Online, Benny Pasaribu: TBB Tak Jelas Reasoningya, Mau Melindungi...

Perang Dagang Transportasi Online, Benny Pasaribu: TBB Tak Jelas Reasoningya, Mau Melindungi Siapa?

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pesatnya perang tarif atau promo dari bisnis transportasi online saat kini terus menjadi perbincangan hangat. Perang diskon antaraplikator dikhawatirkan memunculkan keberlangsungan persaingan usaha yang tidak sehat. Aturan tarif batas atas (TBA) maupun tarif batas bawah (TBB) pun tak jelas  melindungi siapa.

Pengamat ekonomi Dr Benny Pasaribu menjelaskan pemerintah  dalam hal ini kementerian perhubungan harus jelas mengatur siapa yang semestinya dilindungi.

“Biasanya tarif batas bawah melindungi produsen atau penyedia produk atau jasa. Kalau tarif batas atas untuk melindungi konsumen. Makanya tarif batas atas tidak akan efektif kalau terlalu tinggi levelnya. Yang penting level tatif batas atas itu tidak sampai merugikan produsen atau penyedia,” kata Pengamat Ekonomi, Benny  Pasaribu dalam Diskusi Program Metro TV Economic Challenges, Senin (17/6) kemarin malam.

Untuk itu kata Benny, aturan Kemenhub harus jelas terlebih dahulu yang dilindungi itu siapa. Bagus kalau itu untuk keamanan dan keselamatan. Karena tidak jarang pula berbagai negara mengatur soal tarif batas atas yang intinya melindungi konsumen dan masyarakat.

“Tapi kalau kemudian diatur juga dengan tarif batas bawah bikin kita jadi bingung karena  yang dilindungi itu siapa?. Indonesia ini fenomenal, tidak tahu apa jadi benchmarknya. Karena tidak banyak negara yang mengatur tarif batas bawah,” terang Benny.

Benny mengungkapkan, selanjutnya jika tarif lebih rendah pasti semua pengguna/ pelanggan transportasi online senang. Kalau bisa tidak hanya dalam jangka pendek saja.  Maka penetapan tarif batas bawah itu pasti tidak menguntungkan konsumen. Jika bisa lebih kebawah lebih baik. Apa alasannya Kemenhub suka menerapkan TBB itu.

“Dalam teori ekonomi kalau tarif batas bawah itu cenderung melindungi produsen skala kecil atau dalam negeri. Misalnya, untuk melindungi petani dari rendahnya harga padinya maka diperlukan penetapan harga dasar atau tarif batas bawah, sehingga harganya hanya bisa naik ke atas,” jelas mantan Sekjen HKTI ini.

Benny menjelaskan kalau aturan tarif transportasi ditetapkan ada TBB maka dari 2 Aplikator –Gojek dan Grab, lalu yg mana mau dilindungi?
Bahaya lainnya, jika ditetapkan TBB sembarangan maka penyedia produk yang tidak efisien bisa bertahan hidup karena harga produknya diatur cukup tinggi. Hal ini sangat berbahaya bagi daya saing ekonomi bangsa.

“Kalau yang bagus sebenarnya tarif batas atas (TBA). Tapi harus tepat levelnya. Kalau ketinggian, bisa tidak efektif melindungi konsumen seperti yang terjadi pada airline kita yang cenderung tarif tiketnya kemahalan.

Lebih lanjut Benny mengatakan sejatinya pemerintah atau negara hadir melindungi yang lemah dalam hal ini konsumen dan masyarakat.

“Jika tarif terlalu rendah, hingga di bawah biaya rata-rata variabel, biasa disebut predatory pricing, maka KPPU RI yang akan bertindak, bukan Kementerian. Jarang ada kasus menyangkut predatory pricing di dunia ini karena selain sulit membuktikan, juga karena memang tindakan seperti ini sering bunuh diri atau merugikan bagi perusahaan itu sendiri,” pungkas Benny, mantan Ketua KPPU RI ini. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here