Home Benny's Wisdom OSO Tak Masuk DCT, Benny Pasaribu: Pemilu 2019 Gagal atau Tidak Sah?

OSO Tak Masuk DCT, Benny Pasaribu: Pemilu 2019 Gagal atau Tidak Sah?

0
SHARE

Matanurani, Jakarta РTak masuknya nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU,  yang enggan merujuk putusan PTUN dan rekomendasi Bawaslu dinilai sebagai pelanggaran hukum dan mengabaikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Putusan Pengadilan adalah memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT). yang kemudian diperkuat oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu juga final dan binding.

“Saya khawatir, DCT yang ada sekarang menjadi tidak sah karena nama OSO tidak ada. Korbannya adalah Pemilu Gagal dan Negara bisa chaos,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Benny Pasaribu kepada matanurani di Jakarta, Jumat (25/1).

Benny beralasan kalau DCT caleg DPD RI tidak sah maka hasilnya juga tidak sah. Selanjutnya susunan MPR RI 2019-2024 menjadi tidak sah. Dengan demikian semua hasil Pemilu menjadi patut dipertanyakan keabsahannya.

Karenanya Benny menyarankan selayaknya OSO secara pribadi maupun atas nama Partai segera saja menggugat pidana dan meminta ganti rugi yang sangat besar (di atas Rp 1 triliun) terhadap oknum yang bersangkutan dan KPU.

“Partai Hanura juga sangat dirugikan karena terseret-seret oleh KPU yang diduga tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum,” jelas Benny.

Sebagai catatan, sambung Benny anggota DPD di berbagai negara, termasuk Senator di Amerika Serikat adalah berasal dari Partai. Hal itu tidak diharamkan dalam sistem demokrasi. Jika Indonesia ingin supaya DPD RI bebas dari Partai Politik maka sebaiknya dibahas dulu di DPR RI.

Tetapi sebenarnya, DPR RI juga telah bersikap dengan menerbitkan UU Pemilu yang tidak melarang secara eksplisit rangkap DPD RI dengan Partai. Hal ini sangat prinsip sehingga tidak bisa diatur oleh PKPU. Jadinya terkesan PKPU itu semaunya Komisioner KPU yang tampaknya gagal paham tentang mana persyaratan administrasi dan mana pula persyaratan prinsip.

“Saya berharap semoga KPU dapat segera memasukkan nama OSO ke dalam DCT agar kita fokus bekerja untuk kelancaran dan ketertiban Pemilu,” jelas Benny.

Menurut Benny keputusan Pengadilan, termasuk putusan PTUN dan Bawaslu merupakan bagian dari penegakan hukum dan wajib dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

MK hanya menangani sengketa HASIL pemilu, disamping menguji UU terhadap Konstitusi. MK tidak punya mandat untuk menguji PKPU apalagi membuat aturan tentang persyaratan peserta Pemilu.

Bahwa MK menguji UU Pemilu dan memutuskan persyaratan tidak boleh rangkap antara DPD RI dan Partai Politik merupakan norma baru, yang mana tidak eksplisit dinyatakan di dalam UU Pemilu, maka MK bisa dituduh mengambil alih tugas  dan kewenangan DPR RI. Seharusnya diperdebatkan dulu di DPR RI sehingga tidak patut berlaku surut.

Putusan MK yang membuat norma baru seharusnya diberlakukan ke depan, pada pemilu 2024 karena proses pemilu 2019 telah berjalan sejak awal tahun 2018.

“Sangat keliru jika dianggap pekerjaan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota DPD RI, seperti mengumpulkan KTP dan tanda tangan warga masyarakat merupakan pekerjaan mudah dan tanpa biaya.. justru sebaliknya, sangat melelahkan dan dengan biaya mahal,” pungkas Benny. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here