Home Benny's Wisdom Konspirasi Politik Menghalangi OSO Masuk DCT DPD RI.

Konspirasi Politik Menghalangi OSO Masuk DCT DPD RI.

0
SHARE

Oleh: Dr Benny Pasaribu

SANGAT disayangkan jika KPU tidak mampu menjaga kehormatannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen. Jangan menyederhanakan kasus ini seolah-olah sudah benar jika mengikuti putusan MK dan mengabaikan putusan MA dan PTUN.
Dengan kukuh KPU tidak memasukkan OSO di dalam DCT Anggota DPD RI, maka patut diduga adanya konspirasi politik yang ingin menyingkirkan DR Oesman Sapta (OSO) dari kontestasi peserta Pemilu 2019. KPU tidak fair. Hak untuk dipilih sudah diatur dalam Konstitusi kita. Seharusnya KPU mempermudah administrasinya agar hak itu dapat dijalani dan kedaulatan rakyat dikedepankan.

Apa motivasinya? Sangat jelas motivasinya. Kasus ini multi dimensi. Di satu sisi OSO saat ini telah menjabat Ketua DPD RI. Jika maju lagi sebagai calon DPD RI, maka wajar jika banyak perkiraan bahwa OSO akan terpilih menjadi Anggota dan kemudian menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024. Tetapi itu hanya perkiraan, karena sangat tergantung pada suara rakyat pemilih.
Memang beliau sudah inkumben dan terbukti mampu mendorong kemajuan baik dalam hal peran maupun anggaran DPD RI selama menjabat Ketua DPD RI sejak 2 tahun lalu.

Di sisi lain, Pihak Oposisi tentu tidak ikhlas karena mereka juga ingin merebut posisi ketua DPD RI periode mendatang.
Selain itu persaingan memperebutkan jabatan Ketua DPD RI akan semakin ketat tahun depan. Dari non partai, jika terpilih jadi Anggota DPD RI, ada sejumlah nama tokoh masyarakat yang diperkirakan ikut bertarung merebut kursi Ketua, katakanlah antara lain dari Indonesia Tengah ada ibu Ratu Hemas dari Jogya, Prof Jimly Assidiqie dari DKI, pak La Nyala dari Jatim, ditambah lagi sejumlah nama tokoh dari wilayah Indonesia Timur dan Barat. Tentu saingan terberat mereka adalah DR Oesman Sapta. Wajar jika ada kepentingan yang sama untuk menyisihkan saingan terberatnya.

Selain itu, jika KPU mempersyaratkan OSO harus mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura, dengan alasan putusan MK, maka patut diduga ada sekelompok orang yang menginginkan mengambil alih Partai Hanura dengan memperalat KPU. Kelompok ini tentu bukanlah orang sembarangan. Pasti ada jalur ke KPU. Padahal Pergantian Ketua Umum partai hanya bisa dilakukan melalui Munas. Kasus ini telah berimbas ke jajaran struktur partai hingga ke level terendah. Jika KPU terus memaksakan kehendak, maka stabilitas politik bisa terganggu. Padahal jika KPU mengikuti putusan MA dan PTUN dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT mudah2an stabilitas politik akan terjaga.

Kalau saya melihat bahwa kasus ini tidak sederhana, ini multi dimensi. KPU tidak boleh menyederhanakan persoalan apalagi harus tunduk pada tekanan dari berbagai pihak. Hal ini preseden buruk dalam proses demokrasi dan penegakan hukum bilamana KPU RI tidak mampu menjaga independensinya.
Konspirasi mengarah pada upaya menghalang-halangi OSO¬† masuk dalam DCT Anggota DPD RI atau “barriers to entry”. Alasan harus mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai diduga hanya sebagai rekayasa administrasi oleh KPU RI untuk menghalang-halangi OSO masuk DCT.

Pertanyaannya, kenapa KPU tidak dari awal membuat aturan seperti itu? Kenapa di tengah  proses pendaftaran Caleg peraturan ini baru dikeluarkan oleh KPU? Bagaimana bisa putusan MK bersifat retroaktif dan imperatif, yang harusnya normatif? Mengapa KPU RI tidak mengekseksi putusan MA dan PTUN, yang memerintahkan KPU RI memasukkan OSO ke dalam DCT Anggota DPD RI?

Dengan dugaan adanya konspirasi besar tersebut, maka kader partai Hanura melihat ada design besar untuk menggiring partai Hanura agar tidak bisa memenuhi _parlementary treshold_ (PT).
Disinilah letaknya kenapa kemudian kader Hanura banyak yang kecewa terhadap KPU RI dan akhirnya mengadukan sejumlah komisioner KPU RI ke Bareskrim dan selanjutnya ke BAWASLU dan DKPP atas dugaan pelanggaran pidana.
Dengan pelaporan ini diharapkan Bareskrim mampu membuka tabir dugaan adanya konspirasi politik jahat tersebut secara transparan ke publik.

Tetapi di atas segalanya, kita ingin menyelasaikan kasus ini dengan arif dan bijaksana. Kita masih berharap agar KPU RI berkenan mempertimbangkan putusan hukum oleh MA dan PTUN dengan memasukkan nama DR Oesman Sapta ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Disinilah diuji jiwa dan semangat kenegarawanan dan kebangsaan dari para komisioner KPU.
Kita sepakat dengan KPU dan MK menyangkut substansi bahwa ke depan DPD RI harus mewakili daerah dan DPR RI mewakili partai politik.
Disinilah diuji jiwa dan semangat kenegarawanan dan kebangsaan dari para komisioner KPU RI.

Semoga!

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Hanura

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here