Home Benny's Wisdom Benny Pasaribu: Politisasi Agama di Jambi Berdampak Pada Pilpres 2019

Benny Pasaribu: Politisasi Agama di Jambi Berdampak Pada Pilpres 2019

0
SHARE

Matanurani, Jakarta РWakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Benny Pasaribu mengecam tindakan penyegelan tiga gereja di Jambi masing-masing Gereja Methodist Indonesia Kanaan, Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jambi, Kamis (27/9). Pasalnya, penutupan gereja itu adalah tindakan kriminal yang cenderung memancing instabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu dan Pilpres 2019.

“Saya menyatakan kecewa terhadap cara-cara penanganan oleh aparat keamanan,¬† Pemda dan tokoh-tokoh organisasi Keagamaan khususnya di Jambi. Seharusnya di antara warga yang beragama, kita harus mampu memelihara persatuan dan kedamaian serta menjaga dan memastikan setiap umat beragama dapat melakukan ibadah dengan tenang dan damai tanpa gangguan apapun, apalagi dari massa umat beragama,” kata Benny kepada matanurani di Jakarta, Sabtu (29/9).

Menurut Benny kejadian di Jambi sebenarnya sudah ada presedennya di Bogor (umat Gereja Yasmin), di Bekasi, dan sebagainya, dimana umat Nasrani dilarang beribadah di tempat yang sudah lama dipakai sebagai tempat ibadah. Bedanya, generasi old membolehkan, tapi jaman now diusir.

“Perilaku melarang umat lain beribadah di Gereja adalah tindakan kriminal yang cenderung memancing instabilitas politik dan keamanan. Menjelang Pemilu dan Pilpres begini, harusnya dihindarkan politisasi agama. Sebab Pemilu adalah salah satu wujud demokrasi ketika warga negara dapat melakukan keberdaulatannya dalam memilih pemimpin negara dengan cara damai dan adil. Bukan kemudian jadi ajang adu kekuatan fisik atau materi,” jelas Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan politisasi agama terhadap kaum minoritas menjelang Pemilu Presiden adalah merupakan teror politik terhadap kaum minoritas. Cara-cara kriminal seperti ini cenderung untuk memaksa dan menakut-nakuti warga minoritas untuk pindah pilihan Capresnya dari yang satu ke yang lain atau setidak-tidaknya jadi golput.

Jadi jika untuk hal ini tim kampanye tidak bersuara, atau pemerintah tidak mengambil langkah kongkrit maka bisa dipastikan kelompok minoritas yang merasa terancam akan berpaling dari JKW-MA. Sebagian yang merindukan sosok kuat akan ke prabowo dan sebagian lagi golput.

“Jadi politik SARA itu adalah Politik tidak beradab dan tidak bermartabat. Politik seperti ini bisa berakibat fatal terhadap pelaksanaan hak-hak warga negara dan jalannya demokrasi ke depan. Padahal hak-hak tersebut sudah diatur jelas dan dijamin dalam UUD 1945. Tinggal sekarang ini, apakah aparat hukum dan pemda dapat segera bertindak dan mampu menormalisasi kehidupan antarumat beragama di Jambi? Atau sebaliknya, akankah terjadi pembiaran sampai Pilpres 2019 dengan menerapkan politik dua kaki? ,” tanya Benny.

Karenanya Benny menambahkan seyogianya penegakan hukum yang tegas harus diambil oleh aparat keamanan dan Pemda setempat. Jangan lagi terjadi pembiaran apalagi politisasi agama atau gangguan berdasar SARA di negeri ini. Aparat keamanan dan Pemda setempat wajib segera bertindak dan menyelesaikan permasalahan SARA sesuai koridor hukum.

“Sesungguhnya kita harus mampu menjaga dan memupuk persatuan dan saling menghormati¬† antarwarga yang majemuk, karena itu sebagai salah satu prasyarat penting untuk Indonesia maju,” pungkas Benny yang juga Ketua Umum Relawan Doa untuk Jokowi-KH. M Amin (DOJO-AMIN). (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here