Home Benny's Wisdom Benny Pasaribu: Pengolahan Hutan Perlu Sejalan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan

Benny Pasaribu: Pengolahan Hutan Perlu Sejalan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Sektor industri kehutanan tengah menjadi sorotan dalam hal pengelolaan hasil hutan industri. Karenanya perlu didorong agar industri kehutanan bisa kembali berjaya dengan mengelola hutan secara berkeadilan sejalan dengan perlindungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Upaya industri untuk meningkatkan produksi perlu sejalan dengan upaya industri itu menjaga kelestariannya. Bila hal itu terjadi, maka industri kehutanan dapat kembali berjaya seperti di masa lalu,” ungkap Benny Pasaribu, Ketua Pokja Pangan Industri Pertanian dan Kehutanan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) disela Fokus Group Diskusi (FGD) KEIN bertajuk Pencapaian dan Tantangan di bidang Kehutanan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (25/4).

Benny menilai Industri kehutanan harus saling mendukung satu sama lain dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Selain itu substansi peta jalan industrialisasi 2045 yang digagas KEIN adalah mendorong agar Industri pengolahan kayu dapat mengangkat kemajuan masyarakat. Skema perhutanan sosial pemerintah pun harus terkait erat dengan entitas bisnis dan small holders dengan prinsip keadilan.

Selain itu kata Benny industri perkayuan perlu direvitalisasi dan direstrukturisasi agar kompetitif serta  mengembangkan produk-produk hasil hutan yang bernilai tambah dan memiliki daya saing.

“Bagaimanapun kontinuitas bahan baku dari hasil bumi sendiri dibutuhkan sebagai tantangan industrialisasi Indonesia ke depan,” terang Benny.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono mengatakan tantangan sektor kehutanan ke depan adalah transformasi kerjasama pemanfaatan hutan (KPH) perlu menjadi entitas pengelolaan hutan yang memproduksi Barang dan Jasa serta mendorong pemanfaatan energi (panas bumi dan air).

Bambang menyarankan untuk membumikan Nawa Cita di lingkungan LHK perlu mendorong seluruh entitas (tapak) hutan untuk memastikan kawasan terhindar dari konflik tenurial, dan membangun sentra produksi hasil hutan berbasis desa, konfigurasi bisnis baru swasta-masyarakat.

“Nawa Cita masih relevan untuk diimplementasikan sebagai semangat pembangunan ekonomi ke depan untuk mendorong integrasi antar program K/L dalam money follow programs dan pendekatan hulu-hilir untuk memperpendek rantai bisnis dalam pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Bambang.

Ditempat yang sama Ketua Bidang  Produksi Hutan Alam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Dr David mengatakan tantangan di sektor usaha kehutanan masih adanya distorsi harga kayu bulat di dalam negeri seperti larangan ekspor kayu bulat, serta hilirisasi produk kayu belum menghasilkan nilai tambah, dan alokasi bahan baku ke industri yang belum tepat sasaran.

Disamping itu kata David biaya produksi pun masih tinggi, karena besarnya jumlah dan jenis pungutan, serta banyaknya pengaturan kewajiban dan persoalan infrastruktur.

“Dari berbagai tantangan tersebut menjadikan daya saing industri pengolahan kayu rendah, karena berbagai  faktor-faktor teknologi pengolahan kayu tidak berkembang, rendemen masih rendah, serta biaya produksi industri tinggi  karena sebaran industri hulu dan hilir tidak dalam satu kawasan yang terintegrasi,” ungkap David.

Ditempat yang sama Dr Suraya Afiff penggiat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) lebih menyoroti tantangan sektor kehutanan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial (PS).

Menurut Afiff TORA dan PS dibutuhkan  untuk menjawab persoalan ketimpangan lahan di Indonesia dalam rangka memdukung pembangunan pedesaan.

Hanya saja Ia menyayangkan Kementerian ATR masih hanya fokus  pada proyek Sertifikasi Lahan yang notabene adalah kegiatan legislasi aset bangsa, bukan reforma agraria.

“Jadi pemerintah masih belum menempatkan TORA dan PS sebagai program yang terintegrasi. Fungsi koordinasi dan perencanaan masih lemah.
Kementerian koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas  belum menjalankan fungsinya sebagai koordinator dan perencana pembangunan wilayah pedesaan berbasis Reforma Agraria-karena belum menempatkan PS dan TORA dalam konteks perubahan paradigma pembangunan ekonomi wilayah pedesaan,” kata Afiff.

Karenanya Afiff melihat dari setiap evaluasi yang dilakukan pemerintah yang fokus pada TORA dan PS semata-mata hanya sebagai pencapaian target luasan lahan yang didistribusi dan hanya program sektor kehutanan dan Kementerian LHK yang Bukan Kerangka Kerja Reforma Agraria.

“Reforma agraria belum ditempatkan sebagai paradigma baru pembangunan wilayah pedesaan oleh semua sektor pemerintah terkait. Seharusnya sebagai kerangka kerja semua sektor pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah. Fungsi koordinator dan perencanaan pembangunan sangat penting yang saat ini belum berjalan sebagai mana yang diharapkan,” ungkap Afiff. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here