Home Benny's Wisdom Benny Pasaribu: Impor Perlu Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Stok, Tapi Bukan...

Benny Pasaribu: Impor Perlu Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Stok, Tapi Bukan Bagi-bagi Rente

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Ketua Kelompok Kerja Pangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu memandang, pelanggaran-pelanggaran impor cenderung dipicu oleh aktifitas perburuan rente.

“Masalahnya bukan matematik dimana impor/surplus sama dengan produksi dikurangi konsumsi. Tapi adanya dugaan rente yang sangat keterlaluan besarnya,” ujar Benny saat dihubungi matanurani, Kamis (25/10).

Benny mencontohkan komoditas Gula Kristal Rafinasi. Impor GKR atau hasil olah Pabrik GR dalam negeri, semuanya bisa dengan harga di bawah Rp 8.000 per Kg. Jadi jika dijual sampai di atas Rp 12.000 per Kg maka keuntungan importir bisa mencapai 50% atau Rp 4.000 per kg.

“Jika dikali volume impor 3.5 juta ton maka hasilnya Rp 14 Triliun per tahun. Apa semua keuntungan itu diambil oleh importir atau ada bagi-baginya? Harusnya selisih harga tersebut bisa dijelaskan Menteri Perdagangan dan wakil rakyat di Komisi VI,” ungkap Benny yang juga Sekretaris Jenderal Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Setidaknya kata Benny pimpinan komisi VI di DPR RI lebih tepat untuk menjelaskannya kepada masyarakat tentang situasi ini.
Tapi itu bukan rahasia umum lagi bahwa diduga ada bagi-bagi rente di kalangan tertentu. Bagaimana lagi jika akumulasi besarnya rente tersebut dari impor beras, terigu, garam, dan lain-lain.

“Rakyat selalu membayar dengan harga tinggi walau harga impor sangat murah. Lantas siapa yang menikmati?,tanya Benny.

Benny menilai narasi yang berkembang sejak Enggar menjadi Menteri Perdagangan bukan semata- mata hanya soal impornya. Itu sebabnya KPK mulai bergerak karena diduga ada bagi-bagi rente di kalangan tertentu.

“Kalau soal impor, Rapat terbatas kabinet dipimpin Menko Perekonomian memang yang memutuskan tapi cenderung berbasis signal harga pasar, bukan berbasis stok di gudang BUMN dan masyarakat,” kata Benny.

Kita bersyukur memiliki Presiden Jokowi dan dukungan warga masyarakat. Semua kita setuju memberantas KKN, termasuk bagi-bagi rente dari impor. Presiden Jokowi pastilah setuju impor jika diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan keamanan stok. Tetapi bukan dengan bagi-bagi rente tersebut.

Presiden Jokowi selalu mengingatkan bagaimana pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus memberantas korupsi. Tetapi masalah rente dan bagi-baginya adalah memang salah satu tugas aparat penegak hukum dan khususnya KPK. Mudah-mudahan bisa diberantas.

“Sekali lagi, persoalan kita bukan semata-mata impornya tetapi besaran rente yang dibagi-bagi itu,” jelas Benny.

Ke depan, kata Benny ratas Kabinet bisa memutuskan impor tidak lagi diatur dengan kuota tetapi dengan tarif atau non tarif yang tidak mendiskriminasi penunjukan pelaku impornya.

“Hal ini akan menguntungkan rakyat dan penerimaan dana bagi negara,” pungkas Benny. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here